KALTARA — Peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nunukan Timur menjadi langkah awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Peresmian tersebut mendapat apresiasi dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Juni Mardiansyah, serta Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syam.
Juni Mardiansyah menyebut program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi sehat dan berkualitas di Kabupaten Nunukan.
“Alhamdulillah hari ini kita meresmikan sekaligus melakukan pendistribusian perdana program MBG atau Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahap awal SPPG Nunukan Timur melayani sebanyak 857 penerima manfaat yang tersebar di tiga titik, yakni SD Utama 1 Nunukan, SD Mahmudiyah, dan Posyandu Apple.
Menurut Juni, fasilitas yang tersedia di gedung SPPG sudah cukup baik dan mendukung proses pelayanan makanan bergizi. Mulai dari ruang penyimpanan bahan baku, area pengolahan makanan, hingga sistem pengelolaan limbah telah dipersiapkan dengan baik.
“Ruang penyimpanan bahan baku kering maupun basah sudah tersedia, proses pengolahan juga berjalan baik, termasuk pengolahan limbahnya,” katanya.
Ia menambahkan, pengelolaan limbah dilakukan melalui beberapa tahapan agar aman bagi lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menilai kehadiran SPPG turut membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar.
“Dengan diresmikannya hari ini, tentu sisi positifnya lapangan pekerjaan kembali terbuka. Tadi saya lihat tenaga kerja yang ada cukup banyak,” ujarnya.
Andi berharap keberadaan SPPG juga mampu mendukung perputaran ekonomi daerah dengan memanfaatkan hasil pertanian lokal sebagai bahan baku utama program MBG.
“Kami berharap produk-produk petani lokal bisa diserap oleh SPPG sehingga ekonomi masyarakat ikut bergerak,” katanya.
Ia juga mengapresiasi kondisi dapur SPPG yang dinilai telah memenuhi standar operasional, mulai dari pemisahan ruang basah dan kering hingga area pengemasan makanan.
Meski demikian, Andi mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap kebersihan dan kualitas makanan untuk menghindari potensi keracunan makanan.
“Pengawasan kesehatan dan kebersihan makanan harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi kasus yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah daerah dan DPRD berharap kehadiran SPPG Nunukan Timur dapat menjadi solusi pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan tenaga kerja dan petani daerah. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan