Pemprov Kaltara Percepat Elektrifikasi Perbatasan, 13 PLTS Komunal Dibangun Tahun Depan

Kepala Dinas ESDM Kaltara saat menyampaikan program pembangunan PLTS komunal yang akan memperluas akses listrik bagi masyarakat perbatasan dan pedalaman di Kalimantan Utara. (dkisp)

KALTARA  Upaya menghadirkan listrik hingga ke pelosok Kalimantan Utara terus diperkuat. Pemerintah Provinsi Kaltara menyiapkan pembangunan 13 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal pada tahun 2026 sebagai solusi penyediaan energi bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Program tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengurangi kesenjangan layanan dasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Hal itu disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si., saat kegiatan Sosialisasi Konservasi Energi dan Penyediaan Kelistrikan di Wilayah Perbatasan dan Prioritas Pedalaman di Kecamatan Lumbis Pansiangan.

Menurut Yosua, pembangunan wilayah perbatasan merupakan amanat yang harus diwujudkan secara nyata melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, termasuk akses energi listrik.

“Wilayah perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus mendapatkan perhatian dan pelayanan pembangunan secara maksimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan PLTS komunal telah masuk dalam perencanaan ketenagalistrikan daerah untuk lima tahun mendatang. Sebanyak 13 titik akan dibangun di berbagai wilayah Kaltara yang masih membutuhkan akses listrik yang lebih baik.

Kecamatan Lumbis Pansiangan menjadi salah satu daerah prioritas. Di kawasan Kelompok Desa Panas, PLTS komunal yang akan dibangun diproyeksikan mampu melayani 109 rumah warga dan 15 fasilitas umum dengan total penerima manfaat mencapai 658 jiwa atau sekitar 150 kepala keluarga.

Keberadaan listrik yang lebih andal diharapkan dapat membuka peluang baru bagi masyarakat, mulai dari peningkatan aktivitas ekonomi, pengembangan usaha kecil, hingga mendukung layanan pendidikan dan kesehatan di daerah perbatasan.

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menerapkan budaya hemat energi. Langkah tersebut dinilai penting agar pemanfaatan energi dapat berlangsung secara efisien dan berkelanjutan.

Pemprov Kaltara menegaskan pembangunan sektor ketenagalistrikan tidak dapat dilakukan sendiri. Karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat, PLN, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pihak terkait terus diperkuat demi mempercepat pemerataan listrik hingga ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota DPR RI Komisi VII, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., turut berdialog dengan masyarakat dan para kepala desa. Berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari kebutuhan infrastruktur transportasi, peningkatan layanan kesehatan, hingga penyediaan air bersih.

Melalui pembangunan PLTS komunal, Pemprov Kaltara berharap masyarakat perbatasan tidak lagi tertinggal dalam menikmati layanan energi, sekaligus mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan pedalaman.(*)