Kategori Berita

KANAL

REGIONAL

Sabtu, 25 JULI 2026 • 13:55 WIB

Komisi III DPR RI Nilai Sinergi Aparat Penegak Hukum di Kaltara Berjalan Baik

Komisi III DPR RI Nilai Sinergi Aparat Penegak Hukum di Kaltara Berjalan BaikTim Komisi III DPR RI bersama Kapolda Kaltara, Kejati Kaltara, dan BNNP Kaltara usai pelaksanaan kunjungan kerja reses di Gedung Rupatama Bhara Daksa, Mapolda Kaltara. (hms)

KALTARA  – Sinergi antara Polda Kalimantan Utara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara mendapat penilaian positif dari Komisi III DPR RI saat melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Rupatama Bhara Daksa, Mapolda Kalimantan Utara, Kamis (24/7/2026).

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap mitra kerja di bidang hukum, sekaligus untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan dihadiri Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Agus Wijayanto, S.H., S.I.K., M.H., Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Yusuf, S.I.K., M.Hum., jajaran Pejabat Utama Polda Kaltara, para Kapolres dan Kapolresta, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Kepala BNNP Kalimantan Utara, serta Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI yang dipimpin Dr. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum.

Dalam sambutannya, Tim Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menyerap informasi dan masukan dari daerah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Hasil pembahasan nantinya akan dibawa ke rapat kerja Komisi III DPR RI bersama mitra kerja di tingkat pusat.

Selama pertemuan, Kapolda Kaltara memaparkan berbagai capaian dan tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara Kejati Kaltara dan BNNP Kaltara menyampaikan perkembangan penanganan perkara, pemberantasan narkotika, serta upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga.

Paparan tersebut dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas berbagai isu strategis penegakan hukum di Kalimantan Utara, termasuk tantangan wilayah perbatasan yang memerlukan koordinasi kuat antarinstansi.

Komisi III DPR RI menilai kolaborasi antara Polda Kaltara, Kejati Kaltara, dan BNNP Kaltara telah berjalan efektif. Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat penegakan hukum di provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Sebagai bentuk apresiasi atas terjalinnya hubungan kelembagaan yang baik, kegiatan ditutup dengan penyerahan dan pertukaran plakat antara Polda Kalimantan Utara dan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, dilanjutkan sesi foto bersama seluruh peserta. (*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: Humas

BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU

Komisi III DPR RI Nilai Sinergi Aparat Penegak Hukum di Kaltara Berjalan Baik

Close
Close
Close
Close
Link berhasil disalin!