Achmad Djufrie: Pembangunan Jalan Krayan Selatan Jadi Komitmen Bersama Perkuat Wilayah Perbatasan

Ketua DPRD Kaltara Kawal Aspirasi Masyarakat Perbatasan (hms)

KALTARA  – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, menegaskan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, harus terus diperjuangkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Menurutnya, ruas Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang memiliki peran penting bagi masyarakat perbatasan karena menjadi jalur utama yang menghubungkan berbagai aktivitas warga.

Hal tersebut disampaikan Achmad Djufrie usai mengikuti audiensi DPRD Kaltara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan Anggota DPR RI Dapil Kaltara dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Baca juga: Pemprov Kaltara Dorong Penanganan Jalan Krayan Lebih Efektif, Konektivitas Perbatasan Jadi Prioritas

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltara menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan percepatan pembangunan jalan yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama di kawasan perbatasan.

"Jalan ini sangat penting bagi masyarakat Krayan Selatan. Tidak hanya untuk mobilitas, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan distribusi kebutuhan masyarakat," ujar Achmad.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan membutuhkan perhatian khusus karena kondisi geografis yang berbeda dengan wilayah lainnya.

Selain itu, keterbatasan kemampuan fiskal daerah juga menjadi tantangan dalam mempercepat pembangunan jalan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan lebih maksimal.

Dalam audiensi tersebut, Pemprov Kaltara mengusulkan alternatif penanganan teknis dengan mempertimbangkan penggunaan konstruksi pengerasan atau agregat pilihan pada beberapa bagian ruas jalan.

Menurut Achmad, usulan tersebut menjadi salah satu upaya mencari solusi agar pembangunan dapat dilakukan lebih luas dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

"Kami memahami setiap pembangunan memiliki aturan dan standar teknis. Namun, kondisi lapangan juga harus menjadi pertimbangan agar solusi yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Achmad mengapresiasi respons Kementerian PU yang akan melakukan kajian terhadap usulan daerah, termasuk kemungkinan skema pendanaan untuk mendukung percepatan pembangunan jalan tersebut.

Ia memastikan DPRD Kaltara akan terus mengawal proses koordinasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

"Kami akan terus memperjuangkan agar pembangunan Jalan Lembudud–Long Layu–Binuang dapat segera terealisasi. Masyarakat Krayan Selatan membutuhkan akses yang lebih baik untuk mendukung kehidupan dan pembangunan wilayah," tegasnya.