Wagub Ingkong Desak Percepatan Jalan Krayan: Pemerintah Harus Hadir untuk Masyarakat Perbatasan

Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala bersama jajaran Pemprov Kaltara saat audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum membahas percepatan pembangunan Jalan Lingkar Krayan di Jakarta (dkisp)

 KALTARA  – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, menegaskan percepatan pembangunan Jalan Lingkar Krayan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kaltara. Menurutnya, infrastruktur jalan di wilayah perbatasan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ingkong saat memimpin audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat Krayan yang sebelumnya disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kaltara.

Ingkong menegaskan, Pemprov Kaltara berkomitmen mengawal setiap aspirasi masyarakat hingga ke pemerintah pusat agar penanganan Jalan Lingkar Krayan dapat segera direalisasikan.

"Ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat bersama masyarakat di DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Aspirasi tersebut sudah kami sampaikan dan terus kami koordinasikan hingga ke kementerian terkait," ujar Ingkong.

Menurutnya, akses jalan di Krayan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Jalan tersebut menjadi jalur utama distribusi logistik, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.

Karena itu, Ingkong menilai pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

"Jalan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan," tegasnya.

Ia berharap hasil koordinasi dengan Kementerian PU dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan Jalan Lingkar Krayan sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi kesulitan akses, terutama saat musim hujan yang selama ini sering melumpuhkan jalur transportasi.

Selain memperjuangkan percepatan pembangunan, Pemprov Kaltara juga mengusulkan sejumlah penyesuaian teknis agar penanganan jalan lebih efektif dan mampu menjangkau ruas yang lebih panjang sesuai kondisi geografis Krayan.