APBD 2025 Dipertanggungjawabkan, DPRD Berikan Catatan Pembangunan

APBD 2025 Dipertanggungjawabkan, DPRD Berikan Catatan Pembangunan (Bisa)

KALTARA – Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, Selasa (21/7), DPRD menyampaikan pendapat akhir sekaligus mengambil keputusan terhadap raperda tersebut.

Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Bulungan yang telah menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, proses pembahasan yang dilakukan bersama DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran," ujar Syarwani.

Baca juga: Bupati Bulungan Ajak Perkuat Budaya Konsumsi Pangan Aman

Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD Bulungan turut menyampaikan sejumlah catatan, saran, dan rekomendasi yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain pemerataan pembangunan infrastruktur, kesiapan tenaga kerja lokal dalam menghadapi industrialisasi, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat.

Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan sektor UMKM, perikanan, pertanian, dan ketahanan pangan lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah.

Bupati menilai berbagai masukan yang diberikan DPRD merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Berbagai masukan, saran, koreksi maupun rekomendasi yang disampaikan melalui pembahasan di Komisi, Badan Anggaran hingga Pendapat Akhir Fraksi merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD," katanya.

Syarwani menegaskan seluruh catatan dan rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan.

Ia berharap kerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus berjalan sehingga kebijakan pembangunan dapat semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan selesainya pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkab Bulungan bersama DPRD berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. (*)