Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Pemkab Malinau Fokus Tingkatkan Akuntabilitas APBD 2025

Wakil Bupati Malinau Jakaria menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. (Prokompim)

KALTARA  – Pemerintah Kabupaten Malinau menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pemerataan pembangunan sebagai tindak lanjut atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malinau yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD, Selasa (28/7/2026).

Baca juga: Hadiri Musda VI Golkar, Wabup Jakaria Ajak Partai Politik Bersinergi Bangun Malinau

Dalam penyampaiannya, Jakaria menyebut pandangan umum fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan sekaligus bentuk kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia menyampaikan apresiasi atas berbagai saran, masukan, serta kritik yang diberikan DPRD. Menurutnya, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki pengelolaan anggaran daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menjawab sejumlah pandangan fraksi, Pemkab Malinau menegaskan akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efektivitas belanja daerah, memperkuat pengawasan terhadap hibah dan bantuan keuangan, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga memastikan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Jakaria menegaskan bahwa pembangunan kawasan pedalaman dan perbatasan tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan terus didorong guna mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Di akhir penyampaiannya, ia meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti setiap masukan DPRD sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*)