Wagub Kaltara Gandeng Mabes TNI Percepat Pembangunan dan Penguatan Perbatasan

Wagub Kaltara Ingkong Ala menerima audiensi Tim Staf Ahli Panglima TNI di Tanjung Selor, Selasa (2/6/2026). (dkisp)

KALTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, dan Tim Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI di Tanjung Selor, Selasa (2/6/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi terkait kondisi dan kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang menjadi salah satu kawasan strategis nasional.

Wakil Gubernur Ingkong Ala menjelaskan, pembangunan perbatasan tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan terdepan negara.

Dengan panjang garis perbatasan mencapai 1.038 kilometer, Kaltara menghadapi tantangan besar dalam membuka akses wilayah, meningkatkan konektivitas, dan memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat.

Menurut Ingkong, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat di perbatasan. Saat ini, jalur paralel dan akses perbatasan yang telah terbangun mencapai 970,70 kilometer dan masih memerlukan peningkatan kualitas agar mobilitas warga semakin lancar.

Beberapa proyek prioritas yang menjadi perhatian antara lain penyelesaian Jembatan Utama Apau Kayan–Data Dian, Jembatan Semamu, dan Jembatan Binuang di jalur Malinau–Krayan yang selama ini menjadi akses penting bagi masyarakat pedalaman.

Selain pembangunan fisik, Pemprov Kaltara juga mendorong pendekatan pembangunan berbasis kemakmuran atau Prosperity Approach. Konsep ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan negara di kawasan perbatasan.

“Ketika masyarakat memiliki akses ekonomi yang baik dan kehidupan yang lebih sejahtera, maka wilayah perbatasan akan semakin kuat dan tidak mudah tertinggal,” ujar Ingkong.

Dalam audiensi tersebut, Pemprov Kaltara juga kembali menyampaikan usulan pembentukan sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni Kabupaten Apo Kayan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), dan Kabupaten Sebatik. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah yang masih sulit dijangkau.

Sementara itu, Tim Staf Ahli Panglima TNI menyambut positif berbagai program yang telah disusun Pemprov Kaltara. Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional terkait pembangunan kawasan perbatasan, penguatan ketahanan pangan, hingga pengamanan proyek strategis nasional seperti PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan.

Sinergi antara pemerintah daerah dan TNI diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kawasan perbatasan yang maju, aman, dan sejahtera sebagai beranda terdepan Indonesia.(*)