APPSI 2026 Perkuat Sinergi Antarprovinsi, Gubernur Kaltara Ambil Bagian dalam Pembahasan Isu Strategis

Gubernur Kaltara Bersama Gubernur Se-Indonesia Mengikuti Raker APPSI 2026 di Lombok, NTB (dkisp)

KALTARA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antarpemerintah provinsi dalam menjawab berbagai isu strategis pembangunan nasional dan daerah.

Raker yang berlangsung di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7), dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Forum tersebut mengangkat tema "Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah" dan diikuti oleh 28 gubernur serta wakil gubernur dari seluruh Indonesia.

Baca juga: Pemprov Kaltara Perkuat Kemitraan dengan Apindo untuk Percepat Pembangunan Ekonomi

Gubernur Zainal hadir didampingi Kepala Bapenda, Kepala Disperindagkop dan UKM, Kepala Dinas PUPR Perkim, Kepala Disdukcapil, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta Plt. Kepala Biro Hukum Pemprov Kaltara.

Dalam sambutannya, Ketua APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antardaerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin dinamis. Hal senada juga disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal selaku tuan rumah yang menilai APPSI menjadi forum strategis untuk saling berbagi pengalaman dan inovasi.

Wamendagri Bima Arya mengatakan kepala daerah dituntut mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan, mulai dari dinamika geopolitik dunia, transformasi digital, hingga kebijakan pemerintah pusat yang terus berkembang.

Menurutnya, APPSI harus menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antarpemerintah provinsi.

Selain membahas penguatan UMKM sebagai penggerak ekonomi, Bima Arya menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemerintah daerah terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset, penguatan BUMD dan BLUD, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara gubernur dengan bupati dan wali kota agar pelaksanaan program pembangunan berjalan selaras. Di samping itu, integritas kepala daerah dan penyelesaian batas wilayah menjadi perhatian penting yang harus diselesaikan secara kolaboratif.

Raker APPSI 2026 yang berlangsung selama tiga hari, 15–17 Juli 2026, diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (*)