Keluhan Pupuk Sawit dan Keamanan Petani Rumput Laut Mengemuka di Reses DPRD Kaltara

H. Ladullah berbincang dengan petani kelapa sawit dan pembudidaya rumput laut di Pulau Sebatik, mendengarkan aspirasi mereka terkait distribusi pupuk dan keamanan laut. (ist)

KALTARA -  Suasana siang di Pulau Sebatik, Senin (16/2/2026), menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat perbatasan. Bertempat di Rumah Makan Hassanah, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Ladullah, menggelar reses dan menyerap langsung berbagai keluhan petani.

Pertemuan itu mempertemukan dua kelompok utama penggerak ekonomi lokal: petani kelapa sawit dan pembudidaya rumput laut. Meski berbeda sektor, keduanya menghadapi tantangan serius yang berdampak langsung pada pendapatan keluarga.

Petani sawit mengeluhkan keterbatasan pupuk, terutama pupuk subsidi yang dinilai belum menyentuh kebutuhan perkebunan kelapa sawit secara optimal. Selama ini, pasokan pupuk berasal dari distribusi dalam negeri maupun dari Malaysia, namun jumlahnya terbatas dan prosesnya kerap tidak mudah.

“Kami di perbatasan ini butuh perhatian khusus. Pupuk jangan sampai sulit didapat, karena itu penopang utama hasil kebun kami,” ungkap salah satu petani dalam forum tersebut.

Menanggapi hal itu, H. Ladullah menegaskan akan mendorong koordinasi lintas pihak agar distribusi pupuk lebih merata hingga wilayah perbatasan. Ia menyebut, persoalan pupuk bukan sekadar soal logistik, melainkan menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Selain sektor perkebunan, aspirasi juga datang dari para pembudidaya rumput laut di Sebatik Barat. Mereka menyoroti persoalan keamanan di laut, mulai dari hilangnya tali pengikat hingga kasus pencurian saat masa panen. Kondisi ini membuat biaya produksi meningkat dan hasil panen tidak maksimal.

Menurut warga, hampir separuh masyarakat Sebatik Barat menggantungkan hidup pada budidaya rumput laut. Karena itu, jaminan keamanan menjadi kebutuhan mendesak.

Menanggapi keluhan tersebut, H. Ladullah berkomitmen menyampaikan persoalan keamanan laut kepada Pemerintah Provinsi Kaltara agar ada langkah konkret, termasuk penguatan patroli di wilayah budidaya.

Ia menegaskan, masyarakat perbatasan memiliki hak yang sama atas akses sarana produksi dan rasa aman dalam bekerja. “Kita ingin petani sawit dan pembudidaya rumput laut bisa berusaha tanpa rasa khawatir. Pemerintah harus hadir,” ujarnya.

Reses itu menjadi pengingat bahwa denyut ekonomi Sebatik bergerak dari kebun hingga ke laut. Dengan dukungan distribusi pupuk yang lancar dan keamanan laut yang terjaga, fondasi ekonomi masyarakat perbatasan diharapkan semakin kokoh.(*)