Rakor RI–Malaysia di Long Nawang Jadi Harapan Baru Pengembangan Perbatasan Apau Kayan

Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) perbatasan antara Indonesia dan Malaysia 2026 (dkisp)

KALTARA  – Desa Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu akan menjadi saksi pertemuan penting antara Indonesia dan Malaysia dalam Rapat Koordinasi (Rakor) perbatasan yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2026. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong kemajuan kawasan perbatasan, khususnya di wilayah Apau Kayan.

Rakor tersebut akan menghadirkan unsur pemerintah daerah, tokoh adat, serta perwakilan dari Malaysia. Dari Indonesia, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala dan Bupati Malinau Wempi W. Mawa dijadwalkan hadir bersama jajaran dan masyarakat adat. Sementara itu, dari Malaysia turut hadir Wakil Menteri Digital Datuk Wilson Uga Anak Kumbong bersama rombongan dari Sarawak.

Kepala Adat Besar Apau Kayan, Ibau Ala, menilai pertemuan lintas negara ini memiliki arti penting bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Selain mempererat hubungan kekeluargaan antar masyarakat Dayak di dua negara, rakor ini juga menjadi wadah membahas masa depan pembangunan wilayah.

“Ini momentum penting, bukan hanya untuk mempererat hubungan, tetapi juga membicarakan masa depan wilayah perbatasan agar lebih berkembang,” ujarnya.

Salah satu isu krusial yang akan menjadi perhatian adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Selama ini, keterbatasan akses resmi menjadi kendala bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.

Menurut Ibau Ala, keberadaan PLBN akan membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membuka peluang investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kalau akses sudah terbuka melalui PLBN, maka ekonomi akan tumbuh dan pembangunan akan mengikuti. Ini yang sangat diharapkan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, rakor juga akan membahas penguatan kerja sama di bidang sosial budaya serta pengelolaan kawasan perbatasan berbasis kearifan lokal. Hal ini dinilai penting agar pembangunan tetap selaras dengan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Masyarakat Apau Kayan pun menggantungkan harapan besar pada hasil pertemuan ini. Mereka berharap rakor tidak hanya menghasilkan kesepakatan, tetapi juga diikuti dengan langkah konkret dari kedua negara.

“Semoga ini menjadi awal perubahan bagi wilayah perbatasan, agar bisa lebih maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tutup Ibau Ala. (*)