Pelaporan Tanpa Celah, Kaltara Diakui dalam 64 Terbaik Nasional

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Enkripsi (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si (dkisp)

KALTARA  – Konsistensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam membangun sistem birokrasi digital kembali menuai apresiasi. Kaltara berhasil masuk dalam daftar 64 lembaga terbaik nasional dalam pelaporan penggunaan sertifikat elektronik yang diumumkan pada Kamis (16/4/2026).

Capaian ini menegaskan posisi Kaltara sebagai salah satu provinsi yang mampu memenuhi standar pelaporan secara optimal, sejajar dengan sejumlah daerah lain di Indonesia pada kategori pemerintah provinsi.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Enkripsi (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, melalui Kepala Bidang Enkripsi dan Keamanan Informasi, Dewi Martha Silaen, menyampaikan bahwa hasil tersebut merupakan buah dari kerja sistematis dan disiplin tim dalam memenuhi seluruh indikator yang dipersyaratkan.

“Semua instrumen kami lengkapi sesuai parameter yang ditetapkan, termasuk dokumen pendukung yang menjadi bagian penting dalam penilaian,” ungkap Dewi.

Ia menjelaskan, selain kelengkapan administrasi, proses verifikasi independen juga dilakukan secara berkala untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data di lapangan.

Menurutnya, pencapaian tanpa catatan ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi serta kualitas tata kelola pelaporan yang semakin baik di lingkungan Pemprov Kaltara.

Sebagai bentuk penguatan sistem, Pemprov Kaltara telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), menyediakan layanan helpdesk konsultasi teknis, serta melakukan pemantauan aktif terhadap masa berlaku sertifikat elektronik.

Penerapan sertifikat elektronik kini telah menjangkau berbagai level jabatan, mulai dari pimpinan perangkat daerah hingga pejabat teknis, sehingga mampu mempercepat proses birokrasi sekaligus meningkatkan keamanan layanan.

Ke depan, Pemprov Kaltara berkomitmen memperluas sosialisasi dan bimbingan teknis, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat integrasi tanda tangan elektronik dalam berbagai layanan publik guna mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. (*)