PLBN Long Midang Mandek, DPRD Nunukan Soroti Lemahnya Keseriusan Pemerintah di Perbatasan

Anggota DPRD Nunukan dari Komisi I, Komisi II dan Komisi III berserta perwakilan masyarakat krayan di lokasi rencana pembangunan PLBN Long Midang. Rabu (11/02/2026). (ist)

NUNUKAN – Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang di Kecamatan Krayan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda realisasi nyata. Ironisnya, proyek tersebut sudah lama tercantum dalam dokumen negara dan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun di lapangan, yang terlihat justru nihil pembangunan fisik.

Kondisi ini memicu kritik keras dari DPRD Nunukan yang turun langsung meninjau lokasi rencana pembangunan, Rabu (11/02/2026). Mereka menilai lambannya realisasi proyek tersebut menjadi bukti belum seriusnya perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan.

Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Mulyono, menyebut fakta di lapangan sangat jauh dari harapan masyarakat. Alih-alih berdiri bangunan representatif sebagai pintu resmi Indonesia–Malaysia, yang tersisa hanya papan kayu usang tanpa kejelasan progres.

“PLBN ini sudah tercatat dalam buku negara. Tapi sampai hari ini belum ada realisasi fisik. Ini bukan lagi soal rencana, ini soal keseriusan,” tegas Andi.

Menurutnya, ketiadaan PLBN berdampak langsung pada aktivitas masyarakat yang setiap hari melakukan mobilitas lintas batas. Tanpa fasilitas resmi, arus orang dan barang berjalan tanpa sistem hukum yang jelas.

Ia juga menyoroti dominasi kendaraan berpelat Malaysia yang mencapai sekitar 95 persen di wilayah tersebut. Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan potret ketergantungan yang kian dalam terhadap negara tetangga.

“Secara hukum ini problem. Tapi masyarakat tidak punya pilihan. Negara belum menyediakan solusi,” katanya.

Andi menegaskan, persoalan ini menyentuh aspek kedaulatan negara. Tanpa kehadiran fasilitas resmi, wajah negara di tapal batas menjadi samar.

“Jangan salahkan masyarakat kalau dianggap melanggar aturan. Ini seperti rumah tanpa pintu. Orang lewat mana saja karena memang pintunya tidak ada,” kritiknya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni. Ia mengungkapkan kekecewaan masyarakat adat di dataran tinggi Krayan yang merasa aspirasi mereka belum mendapatkan jawaban konkret.

“Ini bukan sekadar proyek fisik. Ini menyangkut keberpihakan negara kepada masyarakat perbatasan,” ujar Ryan.

Ia mengungkapkan sekitar 80 hingga 85 persen logistik di Krayan berasal dari Malaysia. Tanpa PLBN, aktivitas ekonomi berjalan dalam situasi abu-abu secara hukum.

“Bagaimana ekonomi mau tumbuh kalau akses resmi tidak tersedia? Masyarakat dipaksa bertahan dalam ketidakpastian,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menyebut ketergantungan terhadap Malaysia sudah berada pada tingkat mengkhawatirkan, terutama untuk kebutuhan pokok.