Rakor APIP Se-Kaltara Bahas Penguatan Pengawasan dan Proyek Strategis Nasional

Rakor APIP se-Kaltara membahas strategi pengawasan dan pembangunan berkualitas. (prokompim)

 KALTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) se-Kalimantan Utara di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Rabu (22/7/2026). Rakor yang tahun ini dipusatkan di Kabupaten Malinau tersebut menjadi forum memperkuat sinergi pengawasan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pembangunan berkualitas.

Kegiatan mengusung tema “Meningkatkan Sinergi APIP Se-Kaltara Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Berkualitas” dan dibuka secara resmi oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H.

Baca juga: Khairul: Perda Kepemudaan Jadi Fondasi Wujudkan Pemuda Tarakan Berkarakter

Dalam sambutannya, Wempi menyampaikan bahwa APIP memiliki peran strategis sebagai consulting partner dan quality assurance bagi pemerintah daerah. Karena itu, keberadaan APIP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga menjadi mitra dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Tantangan penyelenggaraan pemerintahan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan pengawasan yang adaptif, profesional, dan mampu memberikan solusi terhadap setiap persoalan yang dihadapi pemerintah daerah," ujar Wempi.

Rakor kali ini memfokuskan pembahasan pada tiga isu strategis, yakni optimalisasi peran inspektorat dalam pengawasan Proyek Strategis Nasional (PSN), strategi pengawasan APIP yang lebih efektif, serta implementasi roadmap kapabilitas APIP sesuai Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025.

Menurut Wempi, penguatan kapasitas APIP menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan di seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara, sekaligus memperkuat koordinasi antara APIP provinsi dan kabupaten/kota.

"Semoga rakor ini melahirkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kemajuan Kalimantan Utara," tutupnya. (*)