Wagub Ingkong: Listrik untuk Desa Perbatasan adalah Kunci Pemerataan Pembangunan Kaltara

Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala menghadiri rapat koordinasi Program Listrik Desa di Jakarta guna mendorong percepatan elektrifikasi bagi 123 desa perbatasan yang belum menikmati layanan listrik.: (dkisp)

KALTARA – Upaya menghadirkan listrik hingga ke pelosok Kalimantan Utara (Kaltara) terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga saat ini, sebanyak 123 desa di wilayah perbatasan Kaltara masih belum mendapatkan akses listrik yang memadai.

Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Senin (25/5), yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala.

Dalam forum tersebut, Ingkong menegaskan bahwa pemerataan akses listrik merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat, terutama di kawasan perbatasan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur.

Menurutnya, keberadaan listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Masih ada 123 desa di wilayah perbatasan Kaltara yang belum teraliri listrik. Kami berharap percepatan Program Listrik Desa dapat menjadi solusi untuk membuka keterisolasian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltara siap mempercepat berbagai proses yang menjadi kewenangan daerah, termasuk perizinan dan penyediaan lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Ingkong menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN menjadi faktor utama dalam mewujudkan target elektrifikasi di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan bahwa Program Lisdes merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan akses menuju lokasi pembangunan, kondisi geografis yang berat, hingga kebutuhan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.

Meski demikian, pemerintah tetap optimistis target pembangunan dapat tercapai. Pada tahun 2026, Program Lisdes mendapat tambahan dukungan anggaran lebih dari Rp9 triliun dengan target pembangunan di 1.516 lokasi.

Hingga April 2026, sebanyak 1.403 lokasi telah terealisasi atau mencapai sekitar 92,5 persen dari target nasional yang ditetapkan.

Bagi Kaltara, program tersebut menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan sekaligus mengurangi kesenjangan layanan dasar antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan naskah dukungan Program Listrik Desa oleh pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia.(*)