Gubernur Zainal Temui Sopir Truk, Bahas Kepastian Usaha Galian C di Kaltara

 Gubernur Kaltara menerima aspirasi sopir truk terkait operasional angkutan material dan legalitas usaha galian C dalam pertemuan yang berlangsung kondusif di Kantor Gubernur Kaltara. (dkisp)
KALTARA  – Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, turun langsung menemui dan berdialog dengan sejumlah sopir truk asal Bulungan yang menyampaikan aspirasi terkait aktivitas usaha galian C dan operasional angkutan material, Kamis (07/05/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kaltara itu berjalan hangat dan terbuka. Para sopir berharap aktivitas usaha dan pengangkutan material tetap dapat berjalan sambil menunggu proses penyelesaian administrasi dan legalitas usaha.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Zainal menegaskan pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan secara bersama-sama.

“Kami terus membangun komunikasi agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Zainal, Pemprov Kaltara pada prinsipnya mendukung aktivitas usaha yang berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, penyelesaian dokumen perizinan menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian usaha sekaligus menjaga tata kelola pertambangan yang lebih tertib.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga memberikan ruang dan waktu bagi para pelaku usaha untuk menyelesaikan administrasi secara bertahap hingga Desember 2026.

“Kita ingin usaha masyarakat tetap berjalan, tetapi proses administrasi dan legalitas juga harus dipenuhi agar ke depan lebih baik dan berkelanjutan,” katanya.

Dialog tersebut menjadi bentuk komitmen Pemprov Kaltara dalam menjaga stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat melalui pendekatan komunikasi dan penyelesaian yang kondusif.

Usai penyampaian aspirasi, seluruh peserta membubarkan diri secara tertib. Pemerintah daerah berharap komunikasi yang terus terjalin dapat menghadirkan solusi bersama tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.(*)