Irwan Sabri–Hermanus Pimpin Nunukan, Fokus Perkuat Pembangunan Perbatasan

Bupati Irwan Sabri dan Wakil Bupati Hermanus untuk periode 2025–2030. (ist)

KALTARA  – Pemerintahan Kabupaten Nunukan saat ini dipimpin oleh Bupati Irwan Sabri dan Wakil Bupati Hermanus untuk periode 2025–2030.

Memasuki tahun 2026, pasangan kepala daerah ini terus menjalankan berbagai program pembangunan dengan fokus pada penguatan wilayah perbatasan, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur dasar di daerah terpencil.

Bupati Nunukan, Irwan Sabri, dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Hermanus turut berperan aktif dalam mengawal program pembangunan daerah, termasuk melalui kegiatan perencanaan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai wilayah.

Pemerintah Kabupaten Nunukan juga terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mempercepat pembangunan, khususnya di kawasan perbatasan yang menjadi wilayah strategis nasional.

Dengan kepemimpinan Irwan Sabri dan Hermanus, diharapkan pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat semakin merata serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Catatan signifikan ditorehkan pada  100 hari menjabat/kerja, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri,SE dan Wakil Bupati Hermanus, S. Sos bersama jajarannya dalam mewujudkan visi perubahan melalui implementasi “17 Arah Baru Menuju Perubahan”.

Program yang kini menjadi fondasi strategis pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta reformasi birokrasi.

Selama kurun waktu 100 hari, Bupati telah berhasil menginisiasi berbagai kebijakan prioritas, termasuk peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembenahan infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Inisiatif ini dijalankan dengan pendekatan partisipatif dan transparan, melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan.

Beberapa capaian penting antara lain: Digitalisasi layanan publik di sejumlah kecamatan yang blankspot guna mempercepat proses administrasi. Penguatan peran UMKM dengan dukungan pelatihan dan akses permodalan. Penataan birokrasi melalui sistem evaluasi kinerja berbasis hasil. Dan Peluncuran program pertanian terpadu yang mendorong ketahanan pangan lokal.

Melalui 17 arah kebijakan tersebut, Bupati menegaskan komitmennya untuk menjadikan pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi hasil.

“Ini bukan sekadar program, tapi sebuah gerakan perubahan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” ujar Bupati dalam konferensi pers, beberapa waktu lalu.

“Alhamdulillah, masyarakat pun mulai merasakan dampak dari transformasi ini, meski masih banyak pekerjaan rumah ke depan. Namun, 100 hari ini menjadi pijakan awal yang kuat dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan Kabupaten Nunukanyang lebih maju dan berdaya saing”, tuturnya. (**)