Komisi IV DPRD Kaltara Sidak MBG, Temukan Dugaan Kekurangan Gizi dan Ketidaksesuaian Harga

Tak ingin isu MBG berlarut, Komisi IV DPRD Kaltara turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 4 Tarakan. (ml)

KALTARA  – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam sepekan terakhir kian mencuat. Isu yang berkembang mulai dari dugaan kandungan gizi yang kurang, tampilan makanan yang tidak sesuai, hingga jumlah porsi yang dinilai tidak sebanding dengan harga ketentuan.

Menindaklanjuti polemik tersebut, DPRD Kalimantan Utara melalui Komisi IV melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 4 Tarakan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengatakan pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian cukup serius di SMA Negeri 1.

“Hari ini kami melakukan sidak terkait program MBG. Dari hasil peninjauan, kami menemukan di SMA 1 ada ketidaksesuaian yang cukup serius,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dugaan pertama berkaitan dengan kandungan gizi yang dinilai tidak mencukupi sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, harga yang diterapkan juga diduga masih berada di bawah standar seharusnya.
“Atas temuan ini, Komisi IV nantinya akan mengeluarkan rekomendasi resmi,” tegasnya.

Menurutnya, perlu ada kejelasan sanksi terhadap pihak dapur atau penyedia yang tidak memenuhi ketentuan. Sanksi tersebut harus tegas dan sesuai aturan agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran.

Sementara itu, untuk SMK Negeri 4, Syamsuddin menyebut secara umum beberapa aspek telah memenuhi standar, baik dari sisi harga maupun perkiraan standar gizi. Namun demikian, pihaknya menemukan celah pada sistem penggabungan menu hari Jumat dan Sabtu.

“Dalam penggabungan tersebut, ada menu yang seharusnya diterima dua kali, tetapi hanya diberikan satu kali. Dari aspek gizi tentu menjadi tidak cukup. Dari sisi harga pun, untuk porsi dua hari tersebut menurut kami tidak sesuai,” jelasnya.

Ke depan, Komisi IV akan memanggil pihak pengawas maupun pihak terkait lainnya guna memastikan langkah tindak lanjut yang jelas. Ia juga menduga kasus seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 bukan hanya satu, sehingga pengawasan harus diperkuat.

“Kalau ini tidak dikontrol secara ketat, potensi pelanggaran seperti ini bisa terus terjadi,” katanya.

Ia menegaskan, pengawasan program MBG harus dilakukan secara rutin dengan standar baku. Selain itu, diperlukan kerja sama antara siswa, pihak sekolah, dan seluruh unsur terkait untuk melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian.

“Program ini menggunakan uang negara untuk pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Harus sesuai standar. Jangan sampai tujuan peningkatan gizi tidak tercapai karena pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan,” pungkasnya. (*)