TARAKAN – Penurunan anggaran beasiswa di Kalimantan Utara dari Rp15 miliar menjadi Rp5 miliar menjadi sorotan dalam agenda reses anggota DPRD Kaltara yang digelar Ahad (15/02/2025). Kegiatan tersebut dihadiri berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga hingga generasi muda (Gen Z).
Anggota DPRD Kaltara Dapil Tarakan, Syamsuddin Arfah, secara terbuka mengaku kebingungan atas kondisi tersebut. Menurutnya, dari total Rp5 miliar yang tersisa, lebih dari Rp3 miliar sudah menjadi kewajiban karena adanya kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi.
“Artinya, sisa anggaran tidak sampai Rp2 miliar. Kalau Rp2 miliar itu dibagi untuk seluruh Kalimantan Utara, tentu jumlahnya sangat kecil,” ujarnya di hadapan peserta reses.
Ia menjelaskan, meski untuk tahun 2026 disebutkan ada rencana alokasi Rp20 miliar, saat ini anggaran tersebut masih dalam proses evaluasi di pemerintah pusat. Kondisi ini membuat daerah berada dalam posisi sulit.
“Kita ini ibaratnya hanya menutupi kekurangan dari pusat. Di sisi lain, kita juga harus menyiapkan kewajiban Rp20 miliar di daerah. Kalau dari pusat kembali ada pengurangan, beban kita semakin berat,” tegasnya.
Syamsuddin berharap program beasiswa bisa menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak menjadi blunder kebijakan. Ia mendorong agar anggaran dapat dikembalikan mendekati Rp15 miliar melalui APBD atau minimal ada solusi dalam perubahan anggaran.
Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan keluhan lain, termasuk persoalan BPJS dan BPI. Ia mengungkapkan, dalam satu bulan terakhir sedikitnya 10 orang tua datang kepadanya dalam kondisi sakit berat dan terkendala kepesertaan BPJS.
“Saya sudah meminta agar mereka segera dimasukkan sebagai peserta BPJS, supaya bisa mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya. (*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan