Masih ada Jembatan Kayu, Andi Mulyono: Krayan Harus Ada Perlakuan Khusus

Jembatan Kayu yang masih ada di dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kaltara. (ist)

KALTARA  – Hamparan sawah organik membentang luas di Dataran Tinggi Krayan. Udara sejuk menyelimuti desa-desa yang dikenal sebagai penghasil beras adan, beras gunung, dan beras hitam berkualitas tinggi. Komoditas ini bahkan telah dikenal hingga mancanegara. Namun di balik potensi besar tersebut, masyarakat masih bergelut dengan persoalan mendasar: jalan rusak berlumpur dan jembatan kayu yang rapuh.

Kondisi itu ditemukan langsung dalam kunjungan kerja DPRD Nunukan, Rabu (11/02/2026). Rombongan Ketua Komisi I Andi Mulyono bersama Ketua Komisi II Andi Fajrul Syam, Ketua Komisi III Ryan Antoni, dan Sekretaris Komisi II Ramsah meninjau sejumlah titik infrastruktur yang dikeluhkan warga.

Menurut Andi Mulyono, wilayah perbatasan seperti Krayan tidak bisa diperlakukan sama dengan daerah lain. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia seharusnya menjadi prioritas pembangunan nasional.

“Krayan ini wajah Indonesia di perbatasan. Harus ada perlakuan khusus dalam pembangunan,” tegasnya.

Dalam monitoring tersebut, DPRD masih menemukan jembatan penghubung antar desa yang terbuat dari kayu papan dan balok. Bahkan, beberapa jembatan sudah bergoyang saat dilewati pejalan kaki.

“Sekarang sudah 2026. Masa kita masih melihat jembatan kayu dilalui mobil bermuatan berat? Ini soal keselamatan jiwa,” ujarnya.

Tak hanya jembatan, kondisi jalan penghubung antarwilayah juga dinilai sangat ekstrem. Saat hujan turun, jalan berubah menjadi lumpur tebal yang sulit dilalui kendaraan biasa.

“Masyarakat seperti dijajah oleh jalan. Hujan sedikit saja aktivitas bisa terhenti,” kata Andi.
Padahal, akses darat menuju Malinau menjadi harapan utama untuk membuka keterisolasian. Tanpa jalan dan jembatan permanen, distribusi hasil pertanian sulit berkembang maksimal.

Dari data yang dihimpun, pemerintah pusat dan Pemprov Kalimantan Utara merencanakan pembangunan 11–12 jembatan pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp700 miliar. Pembangunan jembatan penghubung Malinau–Krayan juga telah dimulai sejak Desember 2025 dengan alokasi Rp150 miliar.

Namun Andi menekankan, percepatan realisasi menjadi kunci. “Anggaran besar harus benar-benar terasa manfaatnya. Jangan sampai masyarakat masih meniti kayu lapuk sementara ratusan miliar sudah dialokasikan,” tegasnya.

DPRD Nunukan pun mendorong kebijakan afirmatif untuk wilayah perbatasan, baik melalui regulasi khusus maupun instruksi presiden. “Untuk jalan dan jembatan, tidak ada kata tidak. Negara harus hadir nyata di perbatasan,” tutupnya.(*)