WTP ke-12 Jadi Catatan Manis Kaltara, Gubernur: Akuntabilitas Harus Terus Dijaga

Pemprov Kaltara kembali meraih Opini WTP ke-12 dari BPK RI atas pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. (dkisp)

KALTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali mengukir prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Raihan tersebut menegaskan konsistensi Kaltara dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan daerah sejak provinsi ini berdiri. Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, menyebut capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, opini WTP bukan hanya ukuran kepatuhan administrasi, tetapi juga cerminan komitmen pemerintah dalam mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

“Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, laporan hasil pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK akan segera ditindaklanjuti guna memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur juga mengapresiasi dukungan DPRD Kaltara, BPK RI, serta seluruh ASN yang telah berperan dalam mempertahankan opini WTP hingga tahun ke-12.

“Keberhasilan ini bukan milik pemerintah semata, tetapi hasil kerja bersama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.

Dengan capaian tersebut, Pemprov Kaltara berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)