Dialog May Day 2026, Syamsuddin Arfah: Perlindungan Pekerja Harus Diperkuat dari Hulu ke Hilir

Syamsuddin Arfah Hadiri Dialog PKWT Bersama Buruh di Tarakan (MA)
KALTARA  – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Tarakan diwarnai dialog hangat antara pekerja dan pemangku kebijakan. DPC SP Kahutindo Kota Tarakan menggelar dialog interaktif dalam rangka May Day Kahutindo Expo 2026 di Lapangan Bandara Juwata, Kamis (30/4/2026) malam.

Forum ini mengangkat tema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sekaligus penguatan pengawasan ketenagakerjaan melalui wacana pembentukan Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan di Kalimantan Utara. Kegiatan ini dihadiri unsur serikat pekerja, DPRD Kaltara, BPJS Ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial, hingga aparat kepolisian.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan tidak bisa hanya dibahas di permukaan, tetapi harus diperkuat dari sisi data, regulasi, hingga pengawasan di lapangan.

Ia menyebut, Komisi IV DPRD Kaltara akan segera mengundang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara dalam forum lanjutan untuk membahas secara khusus persoalan PKWT.

“Kami ingin pembahasan ini lebih utuh. Tidak hanya di level diskusi, tetapi sampai pada kebijakan yang benar-benar bisa dirasakan pekerja,” ujarnya.

Selain PKWT, Syamsuddin juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Menurutnya, pembentukan Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan di Kaltara menjadi langkah penting untuk memastikan aturan benar-benar berjalan di lapangan.

“Pengawasan itu kunci. Tanpa itu, regulasi yang baik pun tidak akan maksimal,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, jumlah tenaga kerja di Kalimantan Utara saat ini mencapai sekitar 314 ribu orang dari total penduduk kurang lebih 700 ribu jiwa. Namun, data rinci terkait pekerja PKWT masih perlu dipastikan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

“Data harus jelas dulu, baru kebijakan bisa tepat. Ini yang akan kita dorong bersama Dinas Tenaga Kerja dan serikat pekerja,” tambahnya.
Suasana dialog berlangsung dinamis dengan berbagai aspirasi pekerja yang mengemuka, mulai dari kepastian status kerja, perlindungan hukum, hingga pengawasan perusahaan.

Melalui momentum May Day 2026 ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebijakan, pendataan, hingga pengawasan di lapangan, demi terciptanya hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan.(*)