LKPD 2025 Diserahkan, Pemkab Nunukan Perkuat Komitmen Akuntabilitas Keuangan

Bupati Nunukan Serahkan LKPD 2025 ke BPK Kaltara untuk Diaudit (Prokompim)

KALTARA – Pemerintah Kabupaten Nunukan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (31/03/2026), sebagai bagian dari kewajiban konstitusional dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, S.E. Ia menegaskan bahwa laporan keuangan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan cerminan kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran daerah.

“LKPD ini menjadi gambaran bagaimana pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa penyusunan laporan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan demi meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Bupati Nunukan juga berharap proses audit yang dilakukan BPK dapat memberikan masukan strategis untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah ke depan.

“Kami berharap hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” tambahnya.

Selain itu, Pemkab Nunukan menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai indikator pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai standar.

Sementara itu, BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara memberikan apresiasi atas ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh Pemkab Nunukan. Hal ini dinilai sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan prinsip good governance.

Selanjutnya, BPK akan melaksanakan pemeriksaan rinci terhadap laporan keuangan yang telah disampaikan. Pemeriksaan tersebut meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

BPK juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh perangkat daerah dalam mendukung kelancaran proses audit, khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan.

Dengan sinergi yang terus terjalin, diharapkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan semakin transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)