DPRD Kaltara Perjuangkan Aspirasi Wilayah Perbatasan di DPR RI

Kunjungan ke DPR RI, DPRD Kaltara Dorong Pembangunan Wilayah Perbatasan (hms)

KALTARA – Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja ke DPR RI untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan, pesisir, dan kepulauan. Kunjungan tersebut berlangsung pada Kamis (11/6/2026) dan menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan pusat terhadap pembangunan daerah.

Rombongan DPRD Kaltara dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST, bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kapoksi Fraksi PKS DPR RI, H. Alifudin, SH., MM.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltara mengangkat tiga isu utama yang dinilai strategis bagi masa depan pembangunan daerah. Ketiga usulan tersebut meliputi pengembangan Program Kampung Nelayan, pembangunan industri pengolahan rumput laut, dan peningkatan akses telekomunikasi di wilayah terpencil.

Program Kampung Nelayan menjadi salah satu fokus yang diperjuangkan karena dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Program tersebut telah membantu peningkatan fasilitas pendukung sektor perikanan sehingga aktivitas ekonomi nelayan menjadi lebih produktif.

DPRD Kaltara berharap program tersebut tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga diperluas ke lebih banyak kawasan pesisir yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur dan sarana penunjang usaha perikanan.

Selain itu, DPRD Kaltara juga menilai hilirisasi komoditas rumput laut harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Sebagai salah satu daerah penghasil rumput laut, Kaltara memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Keberadaan industri pengolahan dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah, meningkatkan pendapatan petani, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

Di bidang infrastruktur digital, DPRD Kaltara menyoroti masih adanya wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil yang belum menikmati layanan internet secara optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mendukung pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, DPRD Kaltara meminta adanya percepatan pembangunan jaringan telekomunikasi agar transformasi digital dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah terluar.

Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD Kaltara berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan daerah perbatasan. Dukungan terhadap sektor kelautan, hilirisasi industri, dan konektivitas digital diyakini akan menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. (hms)