Dari Balik Jeruji, WBP Lapas Tarakan Kini Punya Identitas Resmi

Petugas Disdukcapil melakukan perekaman biometrik WBP Lapas Kelas IIA Tarakan dalam pelayanan administrasi kependudukan, Senin (27/04). (hms)

KALTARA  – Hak dasar sebagai warga negara tetap melekat, bahkan bagi mereka yang tengah menjalani masa pembinaan. Inilah yang diwujudkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan melalui pelayanan administrasi kependudukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin (27/04).

Bertempat di ruang pembinaan, satu per satu WBP mengikuti proses verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), perekaman biometrik, hingga pemadanan data Kartu Tanda Penduduk (KTP). Suasana yang biasanya identik dengan pembinaan, hari itu berubah menjadi ruang pelayanan publik—membuka akses identitas bagi mereka yang sebelumnya belum memiliki data kependudukan lengkap.

Kegiatan diawali dengan pendataan menyeluruh oleh jajaran Subseksi Registrasi Lapas Tarakan, untuk mengidentifikasi WBP yang belum memiliki NIK atau membutuhkan pembaruan data. Setelah itu, tim Disdukcapil melakukan perekaman biometrik hingga tahap akhir pemadanan data, guna memastikan tidak terjadi duplikasi dalam sistem kependudukan nasional.

Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan, Jupri, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk pemenuhan hak dasar warga binaan.

“Identitas kependudukan itu sangat penting. Ini bukan hanya soal data, tapi menyangkut akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial,” ujar Jupri.

Ia menyebutkan, sebanyak 143 warga binaan telah mengikuti seluruh rangkaian pelayanan tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan Disdukcapil menjadi langkah nyata dalam memastikan seluruh WBP memiliki identitas yang sah dan diakui negara.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan Disdukcapil Tarakan. Harapannya, seluruh warga binaan di sini memiliki data kependudukan yang lengkap, sehingga dapat mendukung proses pembinaan dan kehidupan mereka ke depan,” tambahnya.

Lebih dari sekadar program teknis, kegiatan ini menjadi simbol bahwa setiap warga negara—tanpa terkecuali—berhak mendapatkan pengakuan identitas. Dari balik jeruji, harapan itu perlahan diwujudkan, dimulai dari satu data, satu identitas, dan satu langkah menuju masa depan yang lebih baik.(*)