Komisi IV DPRD Kaltara Bahas Pembentukan PKBI, Perkuat Edukasi Kesehatan Reproduksi

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah memimpin audiensi bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) terkait penguatan program kesehatan reproduksi di Kantor DPRD Kaltara (hms)

KALTARA  – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar audiensi bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) guna membahas rencana pembentukan kepengurusan daerah serta penguatan program kesehatan reproduksi dan kependudukan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Kaltara, Senin (4/5/2026), dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah. Ia menegaskan pentingnya kehadiran PKBI secara mandiri di Kaltara sebagai upaya memperluas jangkauan edukasi dan layanan kepada masyarakat.

Ketua PKBI Nasional, Ichsan Malik, menyampaikan bahwa Kaltara direncanakan menjadi provinsi ke-26 dalam jaringan PKBI. Selama ini, kegiatan organisasi di wilayah tersebut masih berada di bawah koordinasi provinsi lain.

“Dengan pembentukan kepengurusan sendiri, program PKBI di Kaltara dapat berjalan lebih optimal, khususnya dalam menjangkau kelompok rentan,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, DPRD juga menyoroti tingginya angka kasus HIV di Kaltara berdasarkan data Dinas Kesehatan, yang disebut hampir tiga kali lipat dari target nasional. Kondisi ini dinilai perlu ditangani secara serius melalui penguatan edukasi dan pencegahan.

Sekretaris Komisi IV, Ruman Tumbo, menekankan bahwa keberadaan PKBI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menekan kasus HIV dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi.

Sementara Anggota Komisi IV, Vamelia, mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kepengurusan PKBI, termasuk kalangan akademisi dan generasi muda.

Hal serupa disampaikan Listiani yang menegaskan dukungan DPRD untuk memfasilitasi pembentukan PKBI Kaltara, termasuk pembahasan bersama pemerintah provinsi terkait sarana dan program.

Dalam kesimpulannya, Syamsuddin Arfah merumuskan tiga poin utama, yakni dukungan pembentukan PKBI Kaltara, penetapan isu prioritas seperti HIV/AIDS, stunting, dan kesehatan reproduksi remaja, serta penguatan sinergi dengan OPD terkait.

PKBI juga menegaskan komitmen inklusif dalam struktur kepengurusan dengan melibatkan minimal 50 persen perempuan dan 20 persen remaja, guna memperluas jangkauan edukasi hingga ke tingkat akar rumput.

Audiensi ditutup dengan kesepakatan untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan melalui koordinasi lintas pihak, sebagai langkah konkret memperkuat program kesehatan dan kependudukan di Kaltara. (hms)