Pemprov Kaltara Jadikan Hasil Audit BPK Sebagai Momentum Perbaikan Tata Kelola

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang memimpin Exit Meeting bersama tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia RI Perwakilan Kaltara terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan 2025 di Kantor Gubernur Kaltara (dkisp)
KALTARA  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan bahwa hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI menjadi pijakan penting dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, saat mengikuti Exit Meeting bersama tim BPK RI Perwakilan Kaltara di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).

Dalam pertemuan itu, gubernur bersama jajaran perangkat daerah menerima paparan hasil pemeriksaan awal terinci atas laporan keuangan Pemprov Kaltara Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan selama kurang lebih satu bulan.

Zainal menegaskan, setiap rekomendasi yang disampaikan BPK harus ditindaklanjuti secara serius dan terukur oleh seluruh organisasi perangkat daerah. Menurutnya, tindak lanjut tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran.

“Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab kita dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan baik dan sesuai aturan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun koordinasi yang solid antar perangkat daerah agar proses tindak lanjut berjalan efektif. Setiap kendala yang muncul di lapangan diminta untuk segera dilaporkan secara terbuka disertai data yang akurat.

Lebih lanjut, Zainal mengingatkan bahwa hasil audit BPK harus dimaknai sebagai ruang evaluasi untuk memperbaiki berbagai aspek pengelolaan keuangan, mulai dari pengelolaan aset, belanja daerah, hibah dan bantuan, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang dan jasa.

“Kita harus menjadikan setiap catatan sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kinerja ke depan,” tegasnya.
Ia juga mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan dalam setiap proses pemeriksaan, sehingga potensi kesalahan dapat diminimalkan.

Di akhir kegiatan, gubernur menyampaikan apresiasi kepada tim BPK RI Perwakilan Kaltara atas pelaksanaan audit yang dinilai berjalan objektif dan profesional.

Pemprov Kaltara, lanjutnya, akan terus berkomitmen memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*)