Kaltara Tancap Gas Dukung UMKM, Raih Penghargaan Nasional Inabuyer 2026

Sekprov Kaltara Denny Harianto menerima penghargaan belanja produk UMK terbesar pada ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026 di Gedung Smesco Indonesia (dkisp)

KALTARA  – Upaya konsisten Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mendorong penggunaan produk lokal kembali menuai apresiasi di tingkat nasional. Pada ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026, Kaltara berhasil meraih penghargaan sebagai provinsi dengan persentase transaksi belanja produk Usaha Mikro Kecil (UMK) terbesar tahun 2025.

Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Denny Harianto, di Gedung Smesco Indonesia, Selasa (5/5), mewakili Gubernur Kaltara.

Capaian ini tidak lepas dari kebijakan strategis Pemprov Kaltara dalam mengoptimalkan sistem e-Purchasing untuk pengadaan barang dan jasa, yang membuka ruang lebih luas bagi produk UMKM masuk dalam belanja pemerintah.

“Sekitar 85 persen belanja pemerintah daerah sudah menggunakan produk UMK. Ini menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pelaku usaha lokal,” kata Denny.

Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pelaku UMKM tidak hanya mendapat akses pasar yang lebih besar, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka.

Meski demikian, Denny menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pusat. Dukungan dalam bentuk pembinaan, fasilitasi, hingga akses permodalan dinilai krusial untuk memperkuat ekosistem UMKM ke depan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat peran UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.

Pemprov Kaltara pun berkomitmen menjaga tren positif ini dengan terus meningkatkan serapan produk lokal dalam setiap pengadaan, sekaligus mendorong pertumbuhan koperasi dan sektor ekonomi kreatif.

Prestasi ini menjadi bukti bahwa strategi belanja pemerintah yang tepat dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif. (*)