DPRD Kaltara Genjot Perda CSR, Achmad Djufrie: Perusahaan Harus Punya Tanggung Jawab Nyata

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie mendorong regulasi CSR agar kontribusi perusahaan lebih terstruktur dan berkelanjutan. (hms)

KALTARA  – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong lahirnya regulasi yang mengikat terkait Corporate Social Responsibility (CSR) guna memastikan kontribusi perusahaan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Dalam kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) II ke DPRD Kalimantan Timur, Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan bahwa selama ini pelaksanaan CSR di Kaltara masih belum memiliki arah yang jelas.

“Kontribusi perusahaan memang ada, tapi belum terstruktur. Kita ingin ada regulasi yang mengatur agar CSR tidak hanya bersifat sukarela, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab yang terencana,” ujarnya.

Ia menilai, tanpa payung hukum yang kuat, potensi besar dari sektor swasta untuk membantu pembangunan daerah tidak akan optimal. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) CSR menjadi langkah strategis yang kini tengah didorong DPRD.

Menurutnya, CSR ke depan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan kualitas layanan publik.

“Kita ingin CSR tidak lagi sekadar bantuan sesaat, tetapi menjadi program berkelanjutan yang bisa dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang,” tegasnya.

Kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk mempelajari pengalaman DPRD Kalimantan Timur yang telah lebih dulu menyusun regulasi serupa. Meski masih dalam proses evaluasi di pemerintah pusat, Kaltim dinilai memiliki konsep yang bisa menjadi acuan bagi Kaltara.

Melalui langkah ini, DPRD Kaltara berharap regulasi CSR yang tengah disusun dapat segera disahkan dan menjadi instrumen penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.(*)