Pansus LKPj Kaltara Uji Kesesuaian Data OPD, Dino Andrian: Pengawasan Harus Berbasis Fakta

Ketua Pansus Dino Andrian (dua kiri) Pimpin Evaluasi LKPj 2025 Bersama OPD (hms)

TARAKAN – Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 DPRD Kaltara terus memperkuat fungsi pengawasan melalui rapat konfirmasi dan klarifikasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat (23–24/04/2026), digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan.

Rapat dipimpin Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, S.H., didampingi Sekretaris Pansus Herman, S.Pi., serta dihadiri anggota Pansus Yancong, S.Pi., Ruman Tumbo, S.H., Alimuddin, S.T., H. Hamka M, S.I.P., M.H., dan H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si.

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring lapangan yang sebelumnya dilakukan Pansus terhadap berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah di sejumlah sektor pembangunan.

Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, menegaskan bahwa proses klarifikasi menjadi langkah penting untuk memastikan laporan kinerja OPD benar-benar selaras dengan kondisi faktual di lapangan.

“Pengawasan yang kami lakukan harus berbasis data dan fakta. Melalui forum ini, kami memastikan apa yang dilaporkan sesuai dengan realita pelaksanaan program di lapangan,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD hadir secara bergantian memaparkan capaian program dan memberikan penjelasan atas temuan Pansus. Di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pertanian, hingga Dinas Perhubungan.

Pada hari kedua, pembahasan dilanjutkan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pendapatan Daerah, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretaris Pansus, Herman, menyampaikan bahwa kelengkapan data dari OPD menjadi kunci dalam penyusunan rekomendasi DPRD.

“Semakin lengkap data yang disampaikan, semakin kuat pula dasar rekomendasi yang akan kami hasilkan untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

Pansus LKPj menargetkan hasil pembahasan ini menjadi rekomendasi strategis yang akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalimantan Utara.

Melalui evaluasi yang mendalam dan berbasis data tersebut, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.(*)