Pansus LKPj DPRD Kaltara Tinjau Proyek 2025 di Nunukan, Pastikan Tepat Sasaran

Pansus DPRD Kaltara Tinjau Proyek Pembangunan di Nunukan (hms)

KALTARA  – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nunukan, pekan lalu.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj Gubernur Kaltara kepada DPRD, sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Monev di wilayah Nunukan dipimpin oleh anggota Pansus LKPj, Ruman Tumbo, SH., dan Ladulah, S.Hi. Keduanya turun langsung ke lapangan untuk meninjau berbagai proyek strategis lintas sektor, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut mendampingi kegiatan tersebut, di antaranya Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hasanuddin, S.Pd., M.Si, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bidang Bina Marga dan Perumahan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Hermanto, S.T. Hadir pula pihak kontraktor, konsultan, serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Nunukan.

Dalam pelaksanaannya, Pansus meninjau sejumlah pekerjaan seperti pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road, serta peningkatan jalan lingkungan di berbagai titik.

Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian, meliputi pengadaan peralatan laboratorium IPA dan TIK di beberapa SMA, pembangunan ruang kelas baru Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga pembangunan unit sekolah baru SMAN 3 Nunukan.

Tak hanya itu, pembangunan gedung kantor UPTD Bapenda Kelas A wilayah Nunukan serta pekerjaan marka jalan oleh Dinas Perhubungan turut menjadi bagian dari objek evaluasi.

Ruman Tumbo menyampaikan bahwa monev ini bertujuan memastikan seluruh program yang telah dianggarkan benar-benar terealisasi dengan baik, tepat sasaran, serta sesuai spesifikasi.

“Melalui monev ini, kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan optimal, baik dari sisi kualitas maupun manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ladulah menegaskan bahwa hasil monev akan menjadi bahan evaluasi DPRD dalam menyusun rekomendasi terhadap LKPj Gubernur.

“Kami akan mencermati setiap temuan di lapangan sebagai bahan masukan agar ke depan pelaksanaan program semakin baik,” katanya.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltara berharap seluruh program pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. (*)