Pra Musrenbang Stunting 2026, Kaltara Bidik Penurunan hingga 11,4 Persen

Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala. (dksip)

KALTARA  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memantapkan langkah percepatan penurunan stunting melalui perencanaan yang lebih terarah. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Stunting Tahun 2026 yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Rabu (8/4).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala yang menegaskan bahwa penanganan stunting menjadi prioritas penting dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Dalam sambutannya, Ingkong menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan bagian dari agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Ia menyebutkan, target nasional prevalensi stunting pada 2029 berada di angka 14,2 persen, sementara Kaltara menargetkan capaian lebih rendah, yakni 11,4 persen.

“Upaya yang dilakukan saat ini menekankan pencegahan berbasis siklus kehidupan, penguatan konvergensi lintas sektor, serta perencanaan berbasis data yang terukur,” ujarnya.

Meski demikian, Ingkong mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, seperti belum optimalnya integrasi program serta pemanfaatan data yang belum sepenuhnya sinkron.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya perencanaan yang terintegrasi dalam seluruh dokumen pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD hingga RKP Desa, agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, penggunaan data by name by address menjadi kunci dalam memastikan setiap program menyentuh kelompok yang membutuhkan, seperti ibu hamil, bayi, balita, remaja putri, hingga calon pengantin dan keluarga berisiko stunting.

“Tidak boleh ada lagi program tanpa kejelasan sasaran. Semua harus berbasis data agar hasilnya nyata dan berdampak,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, serta peran aktif masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk rutin membawa balita ke Posyandu setiap bulan.

Tak hanya itu, sektor swasta juga diharapkan ikut berkontribusi dengan memfasilitasi pekerja dan masyarakat di sekitar perusahaan untuk tetap mengakses layanan Posyandu secara berkala.

Ingkong berharap seluruh pihak dapat memperkuat komitmen dan sinergi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kaltara.

“Keberhasilan menurunkan stunting adalah cerminan keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas generasi masa depan,” pungkasnya.(*)