BI Kaltara Siapkan Rp701 Miliar Uang Layak Edar Selama Ramadan dan Idulfitri 2026

BI Kaltara menyiapkan Uang Layak Edar (ULE) sebesar Rp701 miliar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah/2026. (ist)

KALTARA — Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menyiapkan Uang Layak Edar (ULE) sebesar Rp701 miliar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah/2026.

Jumlah tersebut meningkat 22 persen dibandingkan realisasi tahun 2025. Peningkatan alokasi dana ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan uang tunai seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), tradisi berbagi, hingga peningkatan transaksi perdagangan dan jasa.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando G. Manik, menyampaikan bahwa penyediaan uang layak edar ini merupakan bagian dari program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026. Melalui program tersebut, BI bersama perbankan memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam kondisi cukup dan berkualitas baik di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

Selain menyiapkan dana ratusan miliar rupiah, BI Kaltara juga menyediakan 5,3 juta paket penukaran uang bagi masyarakat. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,3 juta paket, sebagai bentuk komitmen dalam memberikan layanan optimal selama bulan suci.

Layanan penukaran uang berlangsung mulai 18 Februari hingga 13 Maret 2026 di 36 titik resmi yang tersebar di Kalimantan Utara. Untuk menghindari antrean dan memastikan layanan lebih tertib, masyarakat diminta melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui Website PINTAR sebelum datang ke lokasi penukaran.

BI juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengenali ciri keaslian uang dengan metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta merawat Rupiah dengan prinsip 5J agar tetap layak edar.

Dengan kesiapan tersebut, BI Kaltara berharap distribusi uang tunai selama Ramadan dan Idulfitri 2026 dapat berjalan lancar serta mendukung stabilitas sistem pembayaran dan pertumbuhan ekonomi daerah. (*)