Anggota DPRD Nunukan Dukung Warga Krayan Timur Tagih Kehadiran Negara

Kondisi jalan di Krayan Timur yang selalu disuarakan (ist)

KALTARA  – Di tengah keterbatasan akses dan kondisi alam yang berat, warga Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, memilih menyampaikan aspirasi mereka secara damai melalui surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia. Aksi yang dilakukan di ruas jalan Pa’ Kebuan–Long Umung itu menjadi simbol kegelisahan masyarakat perbatasan yang selama ini merasa tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dasar, Sabtu (31/01/2026) lalu.Jalan tanah

yang menjadi urat nadi kehidupan warga tersebut kini dalam kondisi rusak parah. Saat hujan turun, permukaannya berubah menjadi kubangan lumpur yang licin dan berbahaya. Kondisi ini tidak hanya menghambat pergerakan hasil pertanian dan aktivitas ekonomi, tetapi juga mempersulit akses pendidikan bagi anak-anak di Krayan Timur.

Tokoh masyarakat setempat, Jumanli Yohanes, menyampaikan bahwa keluhan terhadap kondisi jalan bukanlah persoalan baru. Namun hingga kini, perubahan yang dirasakan masyarakat masih sangat terbatas. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, Krayan Timur memiliki posisi strategis sekaligus tantangan tersendiri dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakatnya.

Aksi yang dilakukan warga dan pelajar ini mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan. Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, menilai aksi tersebut sebagai pengingat penting bagi pemerintah agar lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah terluar.

“Apa yang disampaikan masyarakat ini bukan tuntutan berlebihan. Mereka hanya meminta hak dasar yang sama, yaitu akses jalan yang layak,” ujarnya, Senin (02/2/2026).

Ryan menambahkan bahwa kondisi jalan di Krayan Timur mencerminkan kesenjangan pembangunan yang masih terjadi, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah perbatasan. Menurutnya, tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Anggota DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, S.H., menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut martabat dan kedaulatan negara.
“Jalan bukan hanya soal mobilitas, tapi soal kehadiran negara. Ketika akses terbuka, kesejahteraan meningkat dan rasa memiliki terhadap negara juga semakin kuat,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menjadikan perbaikan jalan Krayan Timur sebagai prioritas, agar masyarakat perbatasan tidak terus hidup dalam keterisolasian dan ketidakpastian. (*)