Polda Kaltara Jadi Lokasi Riset Puslitbang Polri, Bahas Strategi Antikorupsi dan Dukungan Program Gizi Nasional
KALTARA – Polda Kalimantan Utara menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam penelitian strategis Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakapolda Kaltara, Brigjen Pol. Yusuf, S.I.K., M.Hum., di Gedung Rupatama Bharadaksa Mapolda Kaltara.
Penelitian ini menghadirkan Tim Puslitbang Polri yang dipimpin Kombes Pol. A. Widihandoko, S.H., M.H., selaku Ketua Tim. Turut hadir narasumber eksternal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pembina Utama Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si., serta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltara.
Dalam kegiatan tersebut, tim peneliti melakukan pengkajian terhadap sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas Polri di wilayah hukum, khususnya terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan dukungan terhadap program Makanan Bergizi Gratis.
Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Yusuf menyampaikan, penelitian yang dilakukan Puslitbang Polri menjadi langkah penting untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata di lapangan sebagai bahan penyusunan kebijakan institusi.
Ia menjelaskan, karakteristik Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri, sehingga diperlukan penguatan sumber daya manusia, kelembagaan, serta strategi kerja yang tepat.
“Penguatan pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen bersama, mulai dari kesiapan sumber daya, sistem yang kuat, hingga integritas setiap personel,” ujar Wakapolda.
Menurutnya, integritas anggota Polri menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Selain isu pemberantasan korupsi, Wakapolda juga menyoroti peran Polri dalam mendukung program Makanan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan bahwa Polda Kaltara siap mendukung pengamanan dan pengawalan program tersebut agar pelaksanaannya berjalan lancar serta manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan perbatasan.
Kegiatan penelitian dilanjutkan dengan diskusi dan Focus Group Discussion (FGD) untuk menghimpun data, masukan, serta berbagai kendala yang dihadapi di tingkat kewilayahan.
Melalui hasil penelitian ini, Puslitbang Polri diharapkan dapat menyusun rekomendasi berbasis data yang mampu memperkuat pelayanan kepolisian, efektivitas penegakan hukum, serta kontribusi Polri dalam mendukung program pembangunan nasional.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Rilis