Sekprov Kaltara Minta ASN Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan Jaga Komitmen Tata Kelola Keuangan

Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, SE, MM (dkisp)

KALTARA  – Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, SE, MM, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk berperan aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang akurat dan jujur.

Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan ASN di Lapangan Agathis, Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Senin (15/6/2026).

Di hadapan peserta apel, Denny menegaskan bahwa kualitas data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi sangat menentukan ketepatan pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dan program pelayanan kepada masyarakat.

“Ketika petugas meminta data, sampaikan data yang sebenarnya. Data yang valid akan menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kalimantan Utara ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh program yang dijalankan pemerintah, tetapi juga oleh ketersediaan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Selain membahas pelaksanaan sensus, Denny turut menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Capaian tersebut menandai keberhasilan Pemprov Kaltara mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.

“Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Predikat WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan disiplin dan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Denny menegaskan bahwa mempertahankan opini WTP bukanlah pekerjaan mudah karena membutuhkan konsistensi, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyelesaikan berbagai kewajiban administrasi yang masih menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja, termasuk penilaian terhadap penyedia jasa dan kewajiban yang berkaitan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menurutnya, seluruh kewajiban tersebut harus tetap diselesaikan meskipun dilakukan secara manual apabila sistem yang digunakan sebelumnya sudah ditutup.

Mengakhiri arahannya, Denny mengajak ASN untuk terus meningkatkan dedikasi dan memanfaatkan waktu secara produktif demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Waktu merupakan aset yang paling berharga. Mari gunakan kesempatan yang ada untuk terus berbuat baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya.