KALTARA – Pelantikan pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia di empat kabupaten di Kalimantan Utara menjadi titik awal untuk memperkuat gerakan petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Empat kepengurusan yang resmi dilantik tersebut meliputi DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Nunukan dan Malinau.
Baca juga: Kolaborasi PEP Tarakan Field dan PMK Tingkatkan Kesiapsiagaan Kebakaran di Lingkungan Sekolah
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Jufri Budiman, S.Pd., M.M., meminta seluruh ketua dan jajaran pengurus yang baru menerima amanah segera bekerja di wilayah masing-masing.
“Setelah dilantik, saya mengingatkan agar seluruh ketua DPD segera menjalankan program kerja di wilayah masing-masing dan mendukung program kerja Presiden,” tegas Jufri Budiman, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Jufri, penguatan organisasi hingga tingkat kabupaten sangat penting untuk memastikan Tani Merdeka hadir lebih dekat dengan petani. Pengurus harus mengetahui secara langsung kebutuhan dan persoalan pertanian di daerah.
Karena itu, ia mendorong masing-masing DPD segera melakukan pemetaan potensi pertanian dan membangun komunikasi bersama kelompok tani serta pemerintah daerah.
“Jangan menunggu terlalu lama. Setelah kepengurusan terbentuk, program kerja harus segera berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing,” ujarnya.
Jufri menegaskan, Tani Merdeka Indonesia memiliki semangat yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan mewujudkan swasembada pangan.
Baca juga: Strategi Infill PHKT Berbuah Manis, Produksi Minyak Lapangan Sejadi Naik Hampir 1.900 BOPD
Pesan senada disampaikan Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir. Ia bahkan memberikan peringatan keras agar pengurus tidak hanya menikmati jabatan setelah dilantik.
“Di saat Anda tidak bergerak, setelah dilantik hanya duduk bersantai di kantor tanpa berbuat apa-apa, swasembada pangan di Kalimantan Utara tidak akan terwujud,” tegas Don Muzakir.
Don meminta kader turun mendampingi petani, memetakan komoditas unggulan dan mengawal distribusi bantuan pertanian agar tepat sasaran serta bebas dari pungutan liar.
Ia juga mengingatkan nama Tani Merdeka Indonesia tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bantuan alat dan mesin pertanian maupun benih harus dipastikan sampai kepada petani yang benar-benar berhak.
Pelantikan empat DPD Tani Merdeka Indonesia yang dihadiri langsung Ketua Umum DPP tersebut diharapkan memperkuat peran organisasi petani dalam mendorong kemajuan pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. (**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan